TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan puluhan pejabat di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan birokrasi agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin efektif.
Sebanyak 41 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan 23 pejabat fungsional resmi dilantik serta diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menempatkan aparatur sesuai kompetensi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada setiap pejabat harus dijawab dengan peningkatan kinerja, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
“Jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kalimantan Utara,” ujarnya.
Zainal menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil uji kesesuaian kompetensi atau job fit yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari jumlah pejabat yang dilantik, sebagian masih menempati jabatan yang sama, sementara lainnya mendapat penugasan baru sesuai kebutuhan organisasi.
Ia mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah sekaligus pelayan masyarakat. Karena itu, setiap ASN dituntut mampu bekerja secara akuntabel, responsif, dan mengedepankan kepentingan publik dalam setiap pelaksanaan tugas.
Gubernur juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai program prioritas pemerintah serta mempercepat pencapaian target pembangunan.
Selain meningkatkan kinerja organisasi, ia berharap para pejabat mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Bangun komunikasi yang baik, tingkatkan kerja sama lintas perangkat daerah, dan jadikan jabatan ini sebagai motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Melalui penguatan struktur birokrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan mampu mendukung terwujudnya Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. (Adv)
