TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor memasuki tahapan penting. Setelah proses administrasi dan legalitas lahan dinyatakan rampung, proyek tersebut segera memasuki proses pengadaan atau tender.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mengatakan seluruh dokumen kepemilikan lahan telah resmi diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai syarat dimulainya pembangunan.
“Proses legalitas sudah selesai. Sertifikat lahan telah dibaliknamakan dan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sehingga tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Asnawi, pembangunan BLK merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, S.H., yang aktif mengawal usulan tersebut agar dapat segera direalisasikan.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyelesaikan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan tender. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses lelang ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026, sementara pekerjaan fisik diproyeksikan mulai berlangsung pada Agustus mendatang.
Sementara itu, Anggota DPR RI Hj. Rahmawati menilai keberadaan BLK akan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan terus meningkat seiring berkembangnya kawasan industri dan masuknya investasi ke daerah.
Ia berharap masyarakat lokal memperoleh kesempatan mengikuti berbagai pelatihan sebelum kebutuhan tenaga kerja industri dibuka secara luas.
“Kita ingin masyarakat memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sehingga mampu bersaing dan menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja,” katanya.
BLK akan dibangun di kawasan Kota Baru Mandiri yang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di jalur menuju sejumlah kawasan penting, termasuk Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, hingga Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi.
Seluruh pembangunan gedung beserta fasilitas pelatihan akan dibiayai oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kehadiran BLK diharapkan menjadi pusat pelatihan vokasi yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus mendukung kebutuhan industri yang terus berkembang di Kalimantan Utara.
Dengan terealisasinya pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis peluang kerja bagi masyarakat lokal akan semakin terbuka, sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia daerah dalam menghadapi pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan industri. (Adv)
