TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu menjadi penekanan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).
Menurut Ingkong, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil dialog antara Gubernur Kalimantan Utara bersama DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Ia menegaskan bahwa berbagai komitmen yang telah dibangun bersama para pelaku usaha harus segera diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang mampu mendukung program pembangunan daerah.
“Kita ingin seluruh kesepakatan yang sudah dibangun tidak berhenti pada pembahasan saja. Semua pihak harus bergerak bersama agar kolaborasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kalimantan Utara,” ujar Ingkong.
Wagub menjelaskan, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, sinergi dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera menyusun daftar program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program-program tersebut selanjutnya akan ditawarkan kepada perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Selain membahas penguatan program CSR, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya terkait pendataan dan legalitas alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional.
Ingkong meminta perangkat daerah terkait melakukan verifikasi data secara menyeluruh agar seluruh alat berat yang beroperasi di Kalimantan Utara telah tercatat dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Kunjungan tersebut akan dipimpin Wakil Gubernur bersama perangkat daerah terkait guna memastikan pelaksanaan program CSR maupun kepatuhan perusahaan berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemprov Kalimantan Utara berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. (Adv)
