TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfinalisasi Dashboard Executive dan memperkuat integrasi data antarperangkat daerah agar proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6).
Menurut Denny, kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah dituntut membangun sistem data yang akurat, mutakhir, dan saling terhubung.
“Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang valid. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka arah kebijakan pembangunan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan yang selama ini dihadapi bukan karena minimnya data, melainkan masih banyaknya aplikasi dan sistem informasi yang berjalan secara terpisah sehingga belum mampu menghasilkan informasi yang terintegrasi.
Melalui finalisasi Dashboard Executive, pemerintah daerah ingin menghadirkan satu sistem yang mampu menghubungkan berbagai data sektoral menjadi informasi yang mudah dipantau oleh pimpinan daerah secara cepat dan real time.
Dalam workshop tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus penyempurnaan. Pertama, integrasi berbagai aplikasi perangkat daerah melalui pemanfaatan teknologi Application Programming Interface (API) agar pertukaran data dapat berlangsung secara otomatis.
Selanjutnya, penyempurnaan Dashboard Executive sebagai pusat kendali bagi pimpinan daerah untuk memonitor perkembangan pembangunan, capaian program prioritas, hingga realisasi anggaran secara komprehensif.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan Portal Satu Data Daerah sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Portal tersebut diharapkan menjadi pusat penyediaan data resmi yang telah melalui proses validasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Denny menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir seluruh aparatur pemerintah dalam mengelola dan berbagi data.
Ia meminta seluruh pengelola data di perangkat daerah mengikuti proses finalisasi dengan sungguh-sungguh agar sistem yang dibangun benar-benar mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
“Yang kita bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi budaya kerja baru yang menempatkan data sebagai dasar setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., Provincial Lead Program SKALA Kaltara Nurul Affandy, serta para pengelola data dan informasi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (Adv)
