TANJUNG SELOR – Membangun birokrasi yang profesional tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga ditentukan oleh kedisiplinan, etika, dan kekompakan aparatur. Pesan tersebut menjadi penekanan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin Rapat Koordinasi Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Senin (15/6).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
Dalam arahannya, Denny mengingatkan pentingnya menjaga disiplin sebagai fondasi utama organisasi. Kehadiran dalam apel pagi, kerapian berpakaian, hingga kepatuhan terhadap aturan dinilai mencerminkan profesionalisme seorang Aparatur Sipil Negara.
Selain disiplin, ia juga mengajak seluruh pegawai membangun komunikasi yang baik, menjaga solidaritas, dan memperkuat kerja sama antarbidang agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif.
“Kita harus menjaga kekompakan dan saling mendukung dalam bekerja. Organisasi akan kuat apabila seluruh pegawai memiliki semangat kolaborasi dan tujuan yang sama,” ujarnya.
Sekprov turut menyoroti pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Menurutnya, setiap ASN harus mampu menjaga citra institusi dengan menggunakan media sosial secara bijak serta mematuhi ketentuan mengenai atribut dan pakaian dinas.
Dalam aspek pengelolaan lingkungan kerja, Denny meminta seluruh pegawai membiasakan budaya kerja yang tertib dan efisien. Ia mengingatkan agar setiap ruangan tetap terjaga kebersihannya serta memastikan seluruh perangkat listrik dan fasilitas kantor dalam kondisi aman sebelum meninggalkan tempat kerja.
Bagi pegawai yang masih bekerja hingga malam hari, ia meminta agar melaporkan keberadaannya kepada petugas keamanan sebagai bagian dari prosedur pengamanan aset pemerintah.
Mengenai penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan fasilitas kantor. Meski demikian, ASN yang menjalankan WFA tetap dituntut menjaga produktivitas, responsif terhadap pekerjaan, dan mudah dihubungi selama jam dinas.
Pada kesempatan itu, Sekprov juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang memerlukan pengelolaan anggaran secara lebih cermat. Efisiensi belanja menjadi langkah penting agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan, termasuk belanja pegawai.
Ia memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dipertahankan, meskipun mekanisme penyalurannya akan terus disempurnakan agar semakin berbasis pada capaian kinerja.
Di akhir kegiatan, Denny memperkenalkan sejumlah pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara. Ia berharap para pejabat tersebut segera beradaptasi dan mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Adv)
