TANJUNG SELOR – Wacana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul respons beragam di media sosial. Pegiat media sosial, Syafaruddin Thalib, menilai langkah Gubernur Kaltara dalam membuka peluang investasi infrastruktur strategis semestinya mendapat dukungan, bukan justru menjadi bahan sindiran politik.
Menurut pria yang akrab disapa ST itu, seorang pemimpin daerah harus memiliki visi besar dalam membangun wilayahnya, termasuk keberanian membuka peluang investasi jangka panjang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pemimpin itu harus punya mimpi besar. Kalau tidak punya keberanian bermimpi dan memulai langkah, bagaimana daerah bisa berkembang lebih maju,” ujarnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan jaringan kereta api di Kaltara tidak serta-merta membebani anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Sebaliknya, proyek tersebut muncul dari tawaran investor yang ingin menanamkan modal pada pembangunan infrastruktur transportasi strategis di wilayah perbatasan.
Karena itu, ST menyayangkan munculnya komentar bernada sinis terhadap langkah Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, yang dinilainya sedang berupaya membuka akses pembangunan jangka panjang bagi masyarakat.
“Ini bukan soal pemerintah memprioritaskan proyek besar lalu mengabaikan kebutuhan lain. Konteksnya ada investor yang datang menawarkan pembangunan infrastruktur strategis tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Harusnya ini diapresiasi,” katanya.
ST bahkan membandingkan cara kritik yang biasa disampaikan organisasi masyarakat sipil atau LSM dengan komentar yang menurutnya lebih mengarah pada sindiran pribadi di media sosial.
Menurutnya, kritik yang sehat semestinya dibangun melalui data, analisis, dan argumentasi yang jelas, bukan sekadar komentar bernada merendahkan.
“Kalau LSM mengkritik biasanya menggunakan data dan analisis. Ada substansi yang dibahas. Beda dengan komentar yang hanya bernada nyinyir tanpa menawarkan solusi,” ujarnya.
Ia menilai, upaya memperjuangkan pembangunan jaringan kereta api merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memikirkan konektivitas dan masa depan ekonomi Kaltara. Meskipun proyek tersebut membutuhkan waktu panjang untuk direalisasikan, langkah awal dinilai penting sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.
“Tidak ada pembangunan besar yang selesai dalam waktu singkat. Tapi setidaknya ada keberanian memulai dan memperjuangkannya dari sekarang,” jelasnya.
Selain proyek kereta api, ST juga menyoroti upaya Pemerintah Provinsi Kaltara dalam memperjuangkan pembangunan akses jalan menuju Krayan dan wilayah perbatasan lainnya. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah daerah hanya fokus pada proyek besar semata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis dan perbaikan akses dasar tetap berjalan beriringan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.
Sebelumnya, PT Indonesia Transit Synergy melalui Direktur Utama Rully Noviandar melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltara dan menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api dengan nilai mencapai Rp20 hingga Rp25 triliun.
Seluruh pembiayaan proyek disebut berasal dari investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Selain mendukung konektivitas wilayah, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
