TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat kualitas belanja daerah terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur pengelola anggaran agar lebih profesional, adaptif, dan berintegritas.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/4).
Dalam arahannya, Wagub menyoroti pentingnya peran PA dan KPA sebagai garda terdepan dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif. Ia menilai, kualitas pengelolaan anggaran sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen para pejabat yang terlibat langsung dalam proses tersebut.
“Kunci keberhasilan pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu dikelola secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting dalam menghadirkan pembangunan yang nyata di tengah masyarakat. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat, sesuai aturan, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Kaltara menuntut perencanaan yang lebih matang dan eksekusi yang tepat sasaran. Dengan wilayah yang luas dan akses yang masih terbatas, kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak besar terhadap keterlambatan pembangunan.
“Di sinilah peran strategis PA dan KPA. Mereka harus mampu memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub berharap melalui bimtek ini para peserta tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memperkuat integritas dan koordinasi antar perangkat daerah. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penyimpangan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pengelolaan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak. Bukan hanya selesai secara administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Adv)
