faktaterkini.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan rencana pengadaan speed boat yang sempat muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tidak akan dilanjutkan.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 28 April 2026 dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltara, Panji Agung, menjelaskan pencantuman item dalam SiRUP merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan keterbukaan informasi publik, bukan keputusan final pelaksanaan pengadaan.
Menurutnya, seluruh rencana belanja pemerintah daerah tetap harus melalui proses evaluasi dan penyesuaian sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Masuknya item dalam dokumen perencanaan tidak otomatis berarti pengadaan pasti dilaksanakan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Panji Agung mengatakan pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, rencana pengadaan speed boat diputuskan untuk tidak diteruskan sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja daerah.
Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengelola APBD agar tetap tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.
“Keputusan ini diambil untuk memastikan setiap belanja daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga membantah anggapan bahwa pembatalan pengadaan dilakukan karena polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Panji Agung, evaluasi terhadap rencana pengadaan sebenarnya telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran yang dinamis dan terukur.
Pemerintah daerah menilai proses evaluasi dan koreksi dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang wajar agar penggunaan APBD tetap efektif, efisien, dan akuntabel.
Di akhir keterangannya, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Masukan publik menjadi bagian penting dalam mendorong pengambilan keputusan yang lebih cermat dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Panji Agung.
