TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bergerak cepat dan responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kaltara.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Dalam pertemuan itu, jajaran Pemprov Kaltara menerima pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan selama 30 hari.
Menurut Zainal, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah agar setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu batas waktu berakhir.
Selain itu, Gubernur juga meminta setiap kendala yang dihadapi OPD dalam proses penyelesaian tindak lanjut agar segera dilaporkan disertai data dan penjelasan yang jelas.
“Kalau ada kendala di lapangan, segera komunikasikan supaya bisa dicarikan solusi bersama,” katanya.
Zainal menilai hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai evaluasi administrasi, tetapi juga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan aset daerah, pelaksanaan belanja, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dan profesionalisme seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Dengan keterbukaan, kita bisa mengetahui apa saja yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang dinilai berjalan baik dan profesional.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, menerima hasil pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan. (Adv)
