TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satunya melalui peluncuran aplikasi E-SAMSATKU dan SIMPADKU yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak daerah secara cepat, aman, dan transparan.
Peluncuran dua aplikasi tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5), yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bustan mewakili Gubernur Kaltara.
Dalam arahannya, Bustan menyebut digitalisasi pelayanan pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Transformasi digital ini diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Melalui aplikasi E-SAMSATKU, masyarakat kini dapat mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang telah terintegrasi dengan Bank Kaltimtara.
Sistem tersebut dinilai mampu memangkas proses layanan menjadi lebih praktis dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Sementara itu, aplikasi SIMPADKU dirancang sebagai platform pemantauan penerimaan pajak daerah secara real-time. Sistem ini mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak air permukaan hingga pajak alat berat.
Menurut Bustan, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan PAD menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin ketat.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat sehingga optimalisasi PAD harus terus diperkuat melalui berbagai inovasi dan penggalian potensi baru.
“Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada,” tegasnya.
Selain mendorong digitalisasi, Bustan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan tata kelola anggaran dan mempercepat pelaporan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan.
Pemprov Kaltara juga membuka peluang pengembangan sumber PAD baru, termasuk potensi perdagangan karbon dari kawasan mangrove dan gambut yang dimiliki daerah.
Di akhir kegiatan, Bustan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara terus melakukan inovasi dan memperluas sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat.
“Manfaat aplikasi ini harus benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” pungkasnya. (Adv)
