TANJUNG SELOR – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan laporan kinerja tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltara sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas lembaga dalam mengawal keterbukaan informasi publik.
Laporan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi Informasi Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa penyampaian laporan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari komitmen memperkuat transparansi di daerah.
Ia menilai peran DPRD sangat strategis dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk dalam mendukung penguatan kelembagaan Komisi Informasi ke depan.
“Kami berharap dukungan DPRD terus berlanjut agar kualitas layanan informasi publik di Kalimantan Utara semakin meningkat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara, Niko Ruru, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, kinerja lembaga menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kaltara, serta hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang berada pada kategori cukup baik.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, khususnya badan publik di Kaltara yang terus berbenah dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Di sisi lain, laporan kinerja juga disampaikan kepada Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, yang diwakili Sekretaris Daerah Kaltara, Denny Harianto. Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas upaya Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi di daerah.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui penyampaian laporan ini, diharapkan sinergi antara Komisi Informasi, DPRD, dan Pemerintah Provinsi semakin solid dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
