Lantik 55 Anggota BPD, Irwan Sabri Tekankan Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan Dana Desa

faktaterkini.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan dalam pemerintahan desa, melainkan amanah untuk menyerap aspirasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Pesan tersebut disampaikan Irwan Sabri saat melantik dan meresmikan 55 anggota BPD dari wilayah Nunukan, Sei Menggaris, dan Sebatik. Prosesi pengucapan sumpah dan janji berlangsung pada Senin (2/11/2026), dihadiri Wakil Ketua DPRD Nunukan, unsur Forkopimda, Asisten Administrasi Umum, sejumlah kepala OPD, serta camat dari wilayah terkait.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Irwan menegaskan bahwa setiap anggota BPD harus memahami dan menghayati sumpah yang telah diucapkan. Sebab, keanggotaan BPD merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.

Ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.

“Jabatan tersebut bukan berarti memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemegangnya, tetapi harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” tegas Irwan.

Menurutnya, salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, anggota BPD maupun pemerintah desa harus menempatkan pelayanan publik sebagai kewajiban yang harus dijalankan, bukan justru menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

“Oleh karena itu, pelayanan terhadap masyarakat desa harus dijadikan sebagai kewajiban, bukan sebaliknya menjadikan pelayanan sebagai sumber pendapatan,” ujarnya.

Selain menjalankan fungsi penyaluran aspirasi, anggota BPD juga diminta membangun komunikasi yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh unsur pemerintahan desa. Sinergi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.

Perhatian lainnya yang disampaikan Bupati adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Ia meminta anggota BPD bersama kepala desa memahami dan menjalankan seluruh prosedur penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), sehingga pengelolaannya berlangsung transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, terdapat sejumlah regulasi baru dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk ketentuan penggunaan anggaran untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Anggota BPD diminta terus memperluas wawasan agar memahami aturan yang berlaku dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tepat.

Pemkab Nunukan, lanjut Irwan, akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaslikar, menjelaskan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dalam formasi ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Penetapannya mempertimbangkan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, serta kemampuan keuangan desa.

Helmi juga menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa, terutama dalam menampung dan membahas berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi DPMD Nunukan, terdapat 78 desa yang masa keanggotaan BPD sebelumnya telah berakhir dan telah melaksanakan proses pemilihan atau pengisian anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Irwan Sabri turut menyampaikan ucapan selamat kepada 55 anggota BPD yang baru diresmikan serta apresiasi kepada anggota yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama DPMD Kabupaten Nunukan melalui program kerja sama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi unsur pemerintahan desa.

Dengan pelantikan tersebut, anggota BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, menjaga komunikasi dengan pemerintah desa, serta memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan desa. (Adv)

Pos terkait