faktaterkini.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembenahan basis data serta peningkatan kemudahan pelayanan perizinan usaha. Pemerintah kecamatan diminta mengambil peran aktif memastikan seluruh pelaku UMKM terdata dan mendapatkan pendampingan dalam mengurus legalitas usaha.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Nunukan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang membahas sinkronisasi basis data UMKM tingkat kecamatan dan penguatan peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro.
Kegiatan yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin, SH, mewakili Bupati Nunukan itu diikuti para camat, perangkat daerah terkait, TP PKK, lembaga pendukung, serta pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, Bupati menilai pengembangan UMKM tidak sekadar berkaitan dengan pertumbuhan jumlah usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah kecamatan diminta memastikan pendataan pelaku usaha dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjangkau UMKM yang belum masuk dalam basis data pemerintah.
“Ketika kita berbicara tentang pengembangan UMKM, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peran pemerintah dalam membantu masyarakat memperkuat ekonomi keluarganya,” ujar Bupati.
Selain persoalan pendataan, Bupati juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, pelayanan yang mudah harus dibarengi dengan informasi yang jelas serta pendampingan agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
“Memberikan kemudahan bukan berarti mengabaikan aturan. Kemudahan berarti prosedurnya dijelaskan dengan baik, informasinya mudah diperoleh, dan masyarakat mendapatkan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan tidak berhenti pada kegiatan rapat, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam pembaruan data dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelaku UMKM.
“Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan pelaku UMKM sekaligus. Namun, kita bisa memulainya dengan data yang benar, komunikasi yang baik, pelayanan yang mudah, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, S.STP, menjelaskan rakor tersebut memfokuskan pembahasan pada tiga agenda utama, yakni sosialisasi aplikasi SAPA UMKM, sinkronisasi basis data, serta penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro.
Pada agenda pertama, peserta mendapatkan sosialisasi aplikasi SAPA UMKM yang merupakan pembaruan dari sistem pendataan sebelumnya, SIDT UMKM. Aplikasi berbasis Android tersebut memungkinkan pelaku usaha mengisi dan memperbarui profil secara mandiri, sekaligus memperoleh informasi mengenai program dan peluang dukungan dari kementerian.
Materi penggunaan aplikasi disampaikan narasumber dari Kementerian UMKM RI, Ahmad Fauzi, secara daring melalui Zoom. Pemerintah kecamatan diharapkan turut menyebarluaskan informasi agar semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan aplikasi tersebut.
Agenda berikutnya menyangkut sinkronisasi data UMKM Kabupaten Nunukan yang saat ini tercatat sebanyak 15.688 unit usaha. Data tersebut nantinya dibagikan kepada seluruh kecamatan untuk diverifikasi dan diperbarui berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Verifikasi diperlukan untuk mengidentifikasi usaha yang sudah tidak aktif, pelaku usaha yang telah meninggal dunia, hingga UMKM yang belum tercatat dalam pendataan pemerintah.
Mardiana mengatakan, kesesuaian data antara kabupaten dan kecamatan menjadi penting agar program pembinaan dapat dirancang berdasarkan kondisi sebenarnya. Bahkan, mulai 2027 pihaknya merencanakan penghitungan persentase UMKM produktif secara triwulanan.
“Melalui sinkronisasi ini, kami berharap data kecamatan selaras dengan data kabupaten sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan pengukuran UMKM produktif secara lebih akurat,” jelasnya.
Sementara itu, penguatan peran kecamatan dalam fasilitasi perizinan diarahkan pada membantu pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Meski pengurusan NIB dapat dilakukan secara mandiri, masih terdapat pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan, terutama dalam pengisian data dan tahapan pengajuan perizinan.
Dalam pembahasan tersebut, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda, S.STP., M.P., memberikan penjelasan mengenai tata cara pengurusan NIB melalui sistem OSS.
Selain membahas pendataan dan perizinan, rakor juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah mitra dan kecamatan yang dinilai berkontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM.
Penghargaan diserahkan H. Muhammad Amin kepada TP PKK Kabupaten Nunukan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Sebatik Tengah.
Mardiana menyebut dukungan para mitra tidak hanya melalui partisipasi dalam kegiatan, tetapi juga kontribusi nyata berupa bantuan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, fasilitasi narasumber, hingga dukungan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Ke depan, pihaknya berharap pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu perhatian dalam program kerja pemerintah kecamatan pada 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan pendataan, koordinasi lintas pemerintahan, serta kemudahan pengurusan legalitas usaha, Pemkab Nunukan menargetkan pembinaan UMKM dapat berjalan lebih terarah. Langkah tersebut diharapkan membuka akses pelayanan yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Nunukan. (Adv)






