TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman siber yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan dan keamanan data daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas tim teknis keamanan siber yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara bekerja sama dengan Peris.ai Cybersecurity di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Senin (17/5).
Kepala DKISP Kaltara, Iskandar, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan digital agar data dan aplikasi pemerintahan tetap terlindungi.
Menurutnya, serangan siber saat ini semakin kompleks sehingga pemerintah daerah perlu terus memperbarui kemampuan teknis dan strategi pertahanan digital.
“Saya menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah dibangun selama ini dalam membantu menjaga keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara,” ujarnya.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman terkait pemanfaatan berbagai perangkat keamanan siber seperti Extended Detection and Response (XDR), Network Detection and Response (NDR), Attack Surface Management (ASM), serta Endpoint Detection and Response (EDR).
Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman, memantau aktivitas mencurigakan, serta memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah.
Meski demikian, Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan sistem keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Secanggih apa pun teknologinya, hasilnya tetap bergantung pada personel yang mengelola. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar keamanan data dan informasi daerah tetap terjaga,” katanya.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tim teknis Persandian dan Aplikasi Informatika (Aptika) DKISP Kaltara untuk memperdalam pemahaman sekaligus berbagi pengalaman mengenai berbagai tantangan keamanan siber yang dihadapi.
Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan tersebut juga menjadi forum diskusi untuk mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang muncul dalam pengelolaan sistem keamanan digital.
Melalui penguatan kapasitas personel dan pemanfaatan teknologi keamanan yang lebih optimal, Pemprov Kaltara berharap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan lebih aman, andal, dan akuntabel di tengah meningkatnya risiko ancaman siber. (Adv)
